soal ulangan harian kelas 8 peraturan per undang-undangan

1. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, adalah merupakan nilai-nilai Pancasila sesuai sila ….

1. sila kedua
2. sila ketiga
3. sila keempat
4. sila kelima

2. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini terdapat dalam UUD 1945 hasil amandemen pasal ....

1. 1 ayat l
2. 1 ayat 2
3. 1 ayat 3
4. 2 ayat 1

3. Berdasarkan konstitusi Republik Indonesia Serikat, negara kita berbentuk....

1. Serikat
2. Republik
3. Kerajaan
4. Kesatuan

4. Menurut UUDS 1950, sistem pemerintahan Indonesia adalah ....

1. Presidensial
2. Parlementer
3. Campuran
4. Republik

5. Berdasarkan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 terjadi perubahan mendasar dalam ketatanegaraan RI, yaitu ....

1. Presidensial menjadi parlementer
2. Kerajaan menjadi republik
3. Kesatuan menjadi serikat
4. Parlementer menjadi presidensial

6. Surat perintah sebelas maret 1966 (Supersemar) pada prinsipnya merupakan surat perintah kepada ....

1. Presiden Soekarno
2. Drs. Mohammad Hatta
3. Letnan Jenderal Soeharto
4. Letnan Jenderal Ahmad Yani

7. Dalam ketentuan UUD 1945 masa jabatan Presiden berlangsung selama ....

1. 3 tahun
2. 4 tahun
3. 5 tahun
4. 10 tahun

8. Menurut ketentuan UUD 1945 sebelum amandemen, yang memegang kedaulatan rakyat adalah ....

1. Presiden
2. Rakyat
3. DPR
4. MPR

9. Era Reformasi memandang perlu perubahan UUD 1945. Amandemen pertama UUD 1945 ditetapkan tanggal ....

1. 19 Oktober 1999
2. 18 Agustus 2000
3. 10 November 2001
4. 10 Agustus 2002

10. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 hasil amandemen menyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan ....

1. menurut undang-undang dasar
2. MPR
3. rakyat
4. DPR

11. UUD 1945 bukanlah UUD yang kaku, tetapi UUD 1945 bersifat ....

1. lunak
2. umum
3. fleksibel
4. terbuka

12. Sebuah badan yang mempunyai tugas mengusulkan pangangkatan hakim agung adalah ....

1. KomisiYudisial
2. Mahakah Agung
3. Mahkamah Konstitusi
4. Komisi Pemilihan Umum

13. Hak WNI yang terdapat dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 adalah ....

1. Memperoleh pekerjaan dan penghidupan
2. Persamaan dalam hukum dan pemerintahan
3. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat
4. Memperoleh pendidikan dan pengajaran yang memadai

14. Tindakan yang mencerminkan pengakuan harkat dan martabat manusia adalah ....

1. Mengadakan kerjasama dengan orang segolongan
2. Orang kaya di pandang lebih unggul daripada orang miskin
3. Tidak membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya
4. Memandang orang miskin lebih rendah dari pada orang kaya

15. Berikut  di bawah ini termasuk peraturan perundang-undangan pusat, kecuali…

1. Undang-undang
2. UUD 1945
3. peraturan daerah 
4. Peraturan Pemerintah

16. Menurut UUD 1945 yang diamandemen, kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan....

1. rakyat 
2. Presiden
3. MPR
4. DPR

17. Lembaga yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 adalah ....

1. Konisi Yudisial
2. Makamah Agung
3. Makamah Konstitusi
4. Menteri Hukum dan HAM

18. Menurut ketentuan UUD 1945, presiden berhak mengajukan RUU kepada….

1. DPR
2. MPR
3. Makamah Agung
4. Makamah Konstitusi

19. Mengubah isi pasal atau ayat dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah sesuatu yang wajar. Bagi anggota DPR mengubah isi pasal dan ayat yang terdapat dalam RUU adalah sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya, yaitu….

1. hak petisi
2. hak budget
3. hak ratifikasi
4. hak amandemen

20. Peraturan perundang-undangan kedudukannya yang tertinggi di negara Indonesia adalah ....

1. UUD 1945
2. UU/Perpu
3. Peraturan Pemeintah
4. Tap. MPR

21. Menurut UUD 1945 yang telah diamandemen, presiden dan wakil presiden dipilih secara....

1. terbuka
2. langsung
3. tidak langsung
4. dipilih oleh MPR

22. Untuk memberantas korupsi di Indonesia harus adanya Anti Korupsi. Yang tidak termasuk lembaga anti korupsi adalah....

1. KPK
2. Polisi
3. Kejaksaan
4. Pengacara

23. Korupsi dari tinjauan agama, yaitu….

1. Perbuatan yang diancam hukuman mati
2. merugikan masyarakat
3. menguntungkan diri sendiri
4. Sama dengan fasad/dosa besar

24. Setiap perbuatan penyelenggaraan negara yang melawan hukum serta yang menguntungkan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara disebut….

1. penyelewengan tugas
2. nepotisme
3. korupsi 
4. kolusi

25. UU yang berisi tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah…..

1. UU RI No. 28 Tahun 1999
2. UU RI No. 20 Tahun 2001
3. UU RI No. 31 Tahun 1999
4. UU RI No. 30 Tahun 2000