1. Lembaga negara
yang merupakan bagian MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi dan
tugas-tugasnya senantiasa berhubungan dengan masalah otonomi daerah adalah….
a. DPR
b. DPA
c. DPD
d. Panitia Ad Hoc
2.
Pemegang
kekuasaan legislatif di tingkat provinsi adalah….
a. DPRD Provinsi
b. DPRD Kabupaten/Kota
c. Gubernur
d. Walikota
3.
Wewenang Mahkamah
Agung (MA) menurut UUD 1945 amandemen adalah…
a. memutuskan pembubaran partai politik
b. memutus perselisihan tentang hasil pemilu
c. menegakkan keluhuran martabat dan perilaku hakim
d. mengadili suatu perkara di tingkat kasasi
4. Salah satu
perbedaan wewenang antara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Komisi Yudisial (KY)
adalah……
a. MK berwenang menegakkan peraturan (konstitusi),
sedangkan KY berwenang menjaga citra baik institusi peradilan
b. MK berwenang menjaga citra baik institusi peradilan,
sedangkan KY berwenang menegakkan peraturan (konstitusi)
c. MK berwenang mengadili, sedangkan KY tidak berwenang
mengadili
d. MK berwenang memutus perkara pada tingkat banding,
sedangkan KY memutus perkara di tingkat pusat
5.
Peran Komisi
Pemilihan Umum (KPU) dalam praktik pemilu di Indonesia adalah…..
a. sebagai lembaga yang bertugas memilih caleg yang layak
jadi anggota DPR
b. mencari orang yang berbakat di bidang politik
c. lembaga yang merencanakan dan mengatur jalannya pemilu
d. lembaga yang membentuk partai politik peserta pemilu
6.
Salah satu tugas
dan wewenang Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah…
a. membuat peraturan desa bersama kepala desa
b. mengurus administrasi desa
c. menjalankan pemerintahan desa
d. mengkoordinir adanya rapat desa
7.
Serangkaian
penyelenggaraan pemerintah yang saling terkait satu sama lain untuk mencapai
suatu tujuan disebut……
a. sistem ekonomi
b. sistem pemerintahan
c. sistem pertahanan
d. sistem peradilan
8.
Sistem
pemerintahan yang dianut Indonesia sekarang ini adalah…..
a. sistem pemerintahan presidensil
b. sistem pemerintahan campuran
a. sistem pemerintahan parlementer
b. sistem pemerintahan monarki
2.
Dalam sistem
pemerintahan Indonesia, menteri-menteri bertanggungjawab kepada…..
a. MPR
b. Presiden
c. DPR
d. rakyat
3. Tokoh pendukung teori kedaulatan rakyat yang
mengeluarkan teori Du Contract Social
(Perjanjian Masyarakat) adalah….
a.
Thomas Hobbes
b.
Thomas Aquinas
c.
Montesquieu
d.
Jean Jaques
Rousseau
4.
Hukum memegang kekuasaan tertinggi di dalam negara,
sehingga segala tindakan penguasa dan warga negara harus tunduk pada hukum yang
berlaku adalah inti pemikiran teori kedaulatan…
a. Penguasa
b. hukum
c. warga Negara
d. individu
5. Dasar hukum
berikut yang membuktikan bahwa Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat
adalah kecuali….
|
a.
|
Pancasila, sila
keempat
|
|
b.
|
Pembukaan UUD 1945 alinea
keempat
|
|
c.
|
Batang Tubuh UUD 1945
pasal 2 ayat (1)
|
|
d.
|
Batang Tubuh UUD 1945
pasal 1 ayat (2)
|
6. Tugas dan
wewenang MPR berdasarkan UUD 1945 amademen adalah…..
a.
memilih
presiden/wakil presiden
b.
melantik
presiden/wakil presiden terpilih
c.
mengubah Undang-undang
d.
mengawasi
pekerjaan Mahkamah Agung
7. Berikut ini tugas
presiden sebagai kepala negara adalah kecuali….
a.
memegang
kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara
b.
membuat UU
bersama DPR
c.
menyatakan perang
dan damai
d.
memberikan gelar,
tanda jasa, tanda kehormatan.
8.
Presiden dapat
memberikan rehabilitasi kepada seseorang. Rehabilitasi
maksudnya…..
a.
pengembalian
sejumlah uang akibat terlalu banyak membayar pajak
b.
pemotongan masa
hukuman seseorang
c.
pengampunan yang
diberikan kepada seorang terpidana
d.
pengembalian nama
baik seseorang akibat putusan peradilan yang salah
9. Pasal-pasal UUD
1945 amandemen yang menerangkan kekuasaan presiden di bidang legislatif adalah kecuali…..
a.
pasal 5 ayat (1)
b.
pasal 20 ayat (3)
a.
pasal 20 ayat (2)
b.
pasal 29 ayat (1)
10. Tokoh pendukung teori kedaulatan rakyat yang
mengeluarkan teori Du Contract Social
(Perjanjian Masyarakat) adalah….
a.
Thomas Hobbes
b.
Thomas Aquinas
c.
Montesquieu
d. Jean Jaques Rousseau
0 comments:
Post a Comment