1. Peraturan
Perundang-undangan nasional banyak jenisnya dan tersusun secara “hierarki”.
Kata “hierarki” berarti….
a. Peraturan harus
memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat
b. Peraturan harus
mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia
c. Peraturan harus
mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk
d. Peraturan yang lebih
rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya
2. Berdasarkan tata
urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan tertinggi yang
menjadi landasan peraturan di bawahnya adalah….
a. Pancasila c. UUD 1945
b. Undang-undang d. Pembukaan UUD 1945
3. Peraturan Pemerintah berkedudukan setingkat di bawah….
a. Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat
c. Undang-undang atau
peraturan pemerintah pengganti undang-undang
d. Peraturan presiden
4. Setiap pembentukan
peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan
perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional,
pernyataan tersebut menunjukkan adanya asas….
a. Pengayoman c. Kejelasan rumusan
b. Kemanusiaan d. Dapat dilaksanakan
5. Peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikwal kegentingan
yang memaksa tanpa persetujuan Dewan Perakilan Rakyat terlebih dahulu adalah….
a. Undang-undang c. Peraturan Pemerintah
b. Peraturan Pemerintah
pengganti Undang-undang d. Ketetapan MPR
6. Salah satu faktor
yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan UUD 1945 adalah….
a. Sebagai cara untuk
mempertahankan kekuasaan
b. Masih terdapat
pasal-pasal yang multitafsir
c. Keinginan melindungi
kelompok tertentu
d. Adanya desakan dari
organisasi radikal
7. Dalam proses
penyusunan undang-undang terhadap RUU yang berasal dari DPR, RUU dari DPR yang
sudah siap segera disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.
Selanjutnya presiden….
a. Mengajukan RUU kepada
alat kelengkapan anggota DPR yang khusus menangani bidang legislasi
b. Menugasi menteri yang
mewakilkan untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu paling lama enam
puluh hari
c. Mengkoordinasi
persiapan pembahasan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di
bidang hukum
d. Mengajukan RUU kepada
gabungan komisi DPR untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsep RUU
8. Pembahasan RUU
berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan mengikutsertakan….
a. Mahkamag Agung c.. Mahkamah Konstitusi
b. Komisi Yudisial d. Dewan Perwakilan Daerah
9. Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 sebelum ditetapkan menjadi
undang-undang harus mendapat persetujuan….
a. DPR b. DPD c. MA d.
MK
10. RUU yang telah
disetujui bersama oleh DPR dan presiden disampaikan oleh….
a. Pimpinan DPR kepada
presiden untuk disahkan menjadi undang-undang
b. Pimpinan MPR kepada presiden
untuk disahkan menjadi undang-undang
c. Pimpinan DPD kepada
ketua MK untuk disahkan menjadi undang-undang
d. Pimpinan MPR kepada
ketua MPR untuk disahkan menjadi undang-undang
11. Salah satu wujud taat
aturan dalam lingkungan masyarakat adalah mengikuti kegiatan gotong royong.
Kita perlu melaksanakan kegiatan gotong royong karena….
a. Lebih mengutamakan
kepentingan golongan
b. Mudah untuk
memengaruhi tetangga
c. Dapat mewujudkan
kesejahteraan bersama
d. Memberikan banyak
keuntungan pribadi
12. Jono berusaha
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dengan tujuan….
a. Mendapatkan pengakuan c. Menanamkan disiplin
b. Mendapatkan pujian
dari orang lain d. Mencari kepuasan diri sendiri
13. Perilaku patuh
terhadap peraturan perundang-undangan yaitu….
a. Membayar pajak sesuai
keinginan wajib pajak
b. Mengadakan
demonstrasi di stasiun kereta api
c. Memilih wakil rakyat
sesuai hati nurani sendiri tanpa paksaan
d. Mengendarai sepeda
motor tanpa dilengkapi SIM dan STNK
14. Sikap rela berkorban
warga negara dapat ditunjukkan dengan cara….
b. Melakukan kunjungan
kerja ke luar negeri untuk kepentingan pribadi
c. Memberikan sebagian
tanahnya untuk proyek pelebaran jalan
d. Mencari cara cepat
untuk bias diterima menjadi pegawai
15. Sikap positif warga
negara terhadap pemerintah adalah…
a. Membayar pajak
sebelum jatuh tempo
b. Melakukan aksi unjuk
rasa di halaman rumah sakit
c. Melakukan kampanye
hitam dalam pilkada
d. Melakukan korupsi
bersama pejabat di lingkungan bekerja
16. Kita tidak menyetujui
perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku. Kewajiban moral menuntut kita
agar semua tindakan selaras dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, yang
terpenting adalah ….
a.
para pemimpin berperan aktif memberi contoh bersikap
disiplin
b.
adanya tindakan tegas terhadap para pelanggarnya
c.
kita melaksanakan setiap peraturan yang ada semau
kita
d.
sikap disiplin kita mulai dari diri kita sendiri
17. Sikap menjunjung tinggi
norma hukum dalam masyarakat, antara lain ….
a. menolong orang tua
menyeberang jalan
b. memberikan salam bila masuk
sekolah
c. mematuhi peraturan lalu
lintas
d. tidak melanggar peraturan
tata tertib sekolah
18. Menghormati dan mematuhi
aturan hukum yang berlaku merupakan ….
a. hak setiap warga
negara
b. kehendak penguasa negara
c. kewajiban setiap warga
negara
d. hakikat setiap warga negara
19. Peraturan pemerintah
ditetapkan oleh presiden dengan tujuan ….
a. mengatasi keadaan darurat
b. menjalankan UU
c. memenuhi ketetapan MPR
d. memenuhi janji presiden
20. Peraturan perundang-undangan
nasional memiliki arti yang sangat penting, yaitu ….
a. memberikan rasa keadilan
bagi warga negara
b. melindungi dan mengayomi
pejabat negara
c. menciptakan keamanan di
pedesaan
d. melindungi dan mengayomi
penduduk desa
0 comments:
Post a Comment